Perkembangan
teknologi informasi dapat meningatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan
dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan
meningkatkan produktivitas. Perkembangan
teknologi informasi memperlihatkan bermunculanya berbagai jenis kegiatan yang
berbasis pada teknologi, seperi E- Government.
E- Government adalah
penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan
pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal lain yang berkenaan dengan
pemerintahan.
Pada tahun 2000
E-Government masuk dan mulai dikenal di Indonesia dengan ditandai terbentuknya
Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI). Setelah munculnya TKTI, pemerintah
meluncurkan program G- Online atau Government On- line, G- Online ini merupakan
program pemerintah untuk menyukseskan pelayanan pada masyarakat melalui media
internet. Selain TKTI dan G- Online, pemerintah membuat Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT) yang telah mengembangkan sebuah sistem TEWS atau
Tsunami Early Warning System.
Tentunya pemerintah
tidak semudah itu untuk membuat badan dan program yang menunjang suksesnya
kegiatan E- Government, berbagai hambatan pemerintah lalui seperti:
- Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan: "Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah?". Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit mendapatkan informasi ini.
|
- Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari E- Government. Sayang sekali kekurangan kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal.
- Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk keperluan ini.
- Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum (public library). Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya.
Hambatan- hambatan di
atas sebetulnya tidak hanya dihadapi oleh Pemerintah Indonesia (atau pemerintah
daerah) saja. Di negara lain pun hal ini masih menjadi masalah. Bahkan di
Amerika Serikat pun yang menjadi pionir di dunia Internet masalah E- Government
merupakan hal yang baru bagi mereka. Namun mereka tidak segan dan tidak takut
untuk melakukan eksperimen. Sebagai contoh adalah eksperimen yang dilakukan di
California dimana mereka masih mencoba meraba implementasi E-Government yang
pas untuk mereka.
Maka dari itu jika
pemerintah, baik pusat maupun daerah memang serius untuk menerapkan E- governemnt
dengan baik, pemerintah harus berupaya semaksimal mungkin mengatasi hambatan-
hambatan dalam penerapan E- government, sehingga pelayanan publik lebih baik
dan efesien, tentunya mengurangi para oknum yang hanya mengganggu sistem pemerintahan
di Indonesia.
Pentingnya Revitalisasi E-
Government Di Indonesia, Eddy Satriya
Perkembangan Teknik Informasi dan
Komunikasi, Wawan Wardiana
888sport Mobile Betting App & Online Bookmaker Review
BalasHapus888sport Mobile Betting 경상남도 출장안마 App & Online Bookmaker 포천 출장샵 Review: 양주 출장마사지 Find the Best Betting Site in Nigeria The best online 부산광역 출장샵 bookmaker reviews are 천안 출장안마 here:.